Ketua Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Sumbar DR (HC) Anul Zufri SH MH.
Padang, Maestro Info—Pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, belakangan beredar di media sosial atau medsos bocoran nama-nama tokoh yang bakal mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Padahal pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih baru akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang.
Sebelumnya bocoran itu sempat
beredar luas pada awal bulan Mei lalu. Namun baru-baru ini draft susunan kabinet
Prabowo - Gibran yang disebut bersumber dari Biro Pers TKN Prabowo – Gibran,
kembali beredar, namun sedikit ada perubahan dari daftar nama-nama yang muncul
sebelumnya.
Kalau sebelumnya Menteri Kesehatan
dan Badan Gizi dipercayakan kepada DR Terawan dan Wakil Menteri Kesehatan dan
Badan Gizi Benny Oktavianus, namun pada bocoran nama-nama yang baru beredar ini
jabatan Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi dijabat oleh dr. H. Suir Syam,
M.Kes, MMR yang merupakan anggota DPR-RI periode 2014–2019 dan
2019–2024 dari Partai Gerindra. Ia terpilih melalui daerah pemilihan Sumatera
Barat I. Sebelumnya ia sempat menjadi Walikota Padang Panjang dua periode yang
masa jabatannya berakhir pada tahun 2013.
Kemudian, sebelumnya nama Jaksa
Agung yang tak ada dalam daftar sebelumnya, namun pada bocoran nama-nama yang
baru beredar ini jabatan bergengsi itu dipercayakan pada Dr Didi Tasidi, SH,MH.
Bahkan beberapa menteri yang sebelumnya menempati posisi
penting malah ada yang tidak tercantum dalam susunan tersebut, seperti Luhut
Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani yang selama ini menjadi tokoh penting dalam
menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia dan lainnya.
Kendati belum ada konfirmasi soal
kebenaran informasi tersebut, namun dengan munculnya nama Suir Syam dengan Didi
Tasidi ini mendapat apresiasi dari Ketua
Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Sumbar DR (HC) Anul Zufri SH
MH.
Menurut pria yang juga dikenal sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Perusahaan Perusahaan Media
Online Indonesia (MOI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini, kedua orang sosok
itu termasuk sosok “bersih” dalam pengabdiannya.
Menurut Anul, selama mengabdikan
lebih dari 20 tahun kariernya di bidang kesehatan, Suir Syam dikenal oleh
masyarakat Sumbar sangat memperhatikan masyarakat “badarai”, bahkan ia nyaris
tak mau menerima uang dari masyarakat “badarai” jika datang berobat ke rumahnya.
Bahkan Suir Syam tak pernah menolak jam berapa saja masyarakat yang minta
bantuan pengobatan datang ke rumahnya.
Sikap Suir Syam itu kata Anul tak
pernah berubah manakala diberi kepercayaan menjadi Direktur Rumah Sakit Sei
Dareh di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (1991 -1996) dan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar di Bukittinggi (2000—2003).
“Tak hanya itu saja, bahkan ketika
Pak Suir Syam dipercaya sebagai Walikota Padang Panjang pada tahun 2003,
sikapnya tak pernah berubah dan tetap peduli pada nasib rakyat “badarai”. Oleh
karena itu pada tahun berikutnya pak Suir Syam kembali terpilih sebagai
Walikota Padang Panjang untuk kedua kalinya,” kata Anul.
Karena sikapnya yang berpihak pada rakyat
itu pulalah kata Anul Zufri menambahkan, ketika Suir Syam mencalonkan diri
sebagai calon legislatif di Pileg 2014, ia terpilih menjadi Anggota DPR-RI
periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja,
transmigrasi, kesehatan dan kependudukan. Ia terpilih mewakili Dapil Sumatera
Barat I setelah memperoleh 34.858 suara.
“Tahun berikutnya Pak Suir Syam kembali
terpilih menjadi anggota DPR RI periode
2019–2024 dari Partai Gerindra. Sosok pak Suir Syam masih seperti
"magnit" bagi warga Sumatra Barat sebagai pembawa aspirasi masyarakat.
Secara pribadi saya sangat setuju bila beliau duduk di kabinet Prabowo –
Gibran,” ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan Anul
terhadap sosok calon Jaksa Agung yang dipercayakan pada Dr Didi Tasidi, SH, MH.
“Sudah seharusnya hukum dibicarakan dalam “konteks manusia”,
sebab membicarakan hukum yang hanya berkutat pada teks dan peraturan, bukanlah
membicarakan hukum secara benar dan utuh, tetapi hanya ”mayat hukum”. Jadi
hukum dipastikan akan menjadi kering karena dilepaskan dari konteks dan dimensi
manusia. Oleh karena itu, dengan munculnya nama bapak Didi Tasidi yang
merupakan Ketua Umum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), saya optimis “roh
hukum” akan hidup kembali,” kata Anul
Anul Zufri meyakini bahwa Didi Tasidi akan mampu mempimpin
kejaksaaan menegakkan hukum secara konsisten tanpa dibebani kepentingan
politik.
“Bapak Didi Tasidi diharap bisa untuk memutus berbagai
kepentingan politik dan intervensi parpol. Karena Jaksa Agung adalah posisi
strategis dalam ranah hukum sebagai alat penegak hukum negara. Independensinya
sangat diperlukan dalam pemaknaan yang jelas dan terang. Kejaksaan yang
independen hanya berarti bebas intervensi,” ujar Anul. (F. Fahlevi)
0 Komentar