Kantor Dinas Sosial Kota Padang di Delima No.5, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Bar, Kota Padang.
Padang, Maestro Info--Pemerintah Kota Padang lagi-lagi meraih meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional, setelah meraih SPM Award Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 24 April 2024 lalu, pada awal Oktober 2024 berdasarkan penilaian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI, Kota Padang melalui Dinas Sosial (Dinsos) berhasil menduduki peringkat keenam secara nasional dalam hal pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Keberhasilan tersebut diumumkan secara resmi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola SIKS-NG Daerah yang diselenggarakan pada 7-10 Oktober 2024 di Pusdiklat Margaguna, Jakarta.
Menurut Kepala Dinsos Kota Padang Heriza Syafani, S.STP, M.PA, proses pemutakhiran data DTKS, yang merupakan data induk berisi informasi mengenai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial, memerlukan komitmen besar.
Dalam hal ini kata Heriza, Dinsos Kota Padang berperan aktif dalam setiap tahapannya, dengan dedikasi yang konsisten.
“Penilaian dari Pusdatin Kemensos RI ini bukan hanya berdasarkan laporan kinerja bulanan, namun juga aktivitas pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Alhamdulillah, hasil kerja keras seluruh tim Dinsos Kota Padang serta dukungan penuh dari Pj Walikota Padang Bapak Andree Algamar, membuahkan hasil yang luar biasa ini,” kata Heriza Syafani.
Ia pun menjelaskan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan DTKS. Dikatakannya, berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di wilayahnya masing-masing.
“Sebagai data induk, DTKS memegang peranan vital dalam menentukan alokasi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, keakuratan dan keaktifan pemutakhiran data sangat menentukan efektifitas distribusi bantuan pemerintah,” ujar Heriza.
Dengan capaian tersebut Kota Padang kembali membuktikan diri sebagai daerah yang mampu mengelola data kesejahteraan sosial dengan sangat baik, bahkan diakui di tingkat nasional.
Heriza berharap keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, seiring dengan upaya Dinsos Kota Padang untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu.
Sementara itu Asisten III Administrasi Umum, Corri Saidan dalam rapat evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang digelar di kantor Bappeda pada Kamis, 7 November 2024, mengatakan IKM tahun 2024 naik sebesar 3,99 poin dibandingkan tahun 2023 lalu yang mencapai 84,8 dengan kategori B atau ‘baik.’
“Dengan melihat target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, yaitu pada angka 85 poin di 2024, kita sudah berhasil melebihi ekspektasi,” ungkap Corri Saidan dalam rapat evaluasi tersebut.
Kata Corri Saidan, dengan pencapaian IKM yang tinggi pada tahun 2024 tersebut, ini bukan hanya menunjukkan lonjakan, tetapi juga menempatkan Kota Padang dalam kategori A atau “sangat baik” secara nasional.
Diketahui, salah satu sektor yang memainkan peran besar dalam pencapaian ini adalah Dinas Sosial Kota Padang, yang berhasil meraih nilai 93,18 dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan tahun 2024 ini. Hasil ini sekaligus mengantarkan Dinas Sosial sebagai peringkat pertama di antara badan dan dinas pemerintah dalam lingkup 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peringkat keenam dari total 30 OPD/unit kerja di Kota Padang.
Dengan capaian tersebut Dinas Sosial Kota Padang yang memang memiliki peran vital dalam memastikan pelayanan yang cepat dan efektif, sukses membuktikan sebagai pengemban tanggung jawab di bidang sosial.
Pencapaian nilai 93,18 dalam SKM menjadi bukti nyata bahwa mereka berhasil merespons kebutuhan masyarakat secara optimal. Survei ini melibatkan 71 responden, sedikit lebih tinggi dari target awal yaitu 70 orang, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan untuk merepresentasikan kepuasan publik secara lebih luas.
Menurut Nur Rusliah, konsultan dari Lembaga Survei Independen Iconesia, yang dipercaya dalam proses evaluasi, dari 30 OPD yang disurvei, terdapat 12 OPD yang masuk dalam kategori “sangat baik,” sedangkan sisanya, yakni 18 OPD, berada dalam kategori “baik.”
Ia pun menyatakan, pihaknya berperan sebagai jembatan yang menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya secara transparan ke OPD terkait.
“Melalui indikator-indikator yang telah kami tetapkan, kami dapat melihat dengan jelas bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kota Padang,” katanya pada wartawan.
Nur Rusliah menyebut, survei yang dilakukan Iconesia tidak hanya berbasis pada penilaian subjektif, tetapi menggunakan sembilan indikator spesifik sebagai tolok ukur kinerja pelayanan, yaitu: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, spesifikasi produk/jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, serta sarana dan prasarana. Setiap indikator tersebut mencerminkan aspek penting dalam layanan publik yang memungkinkan masyarakat untuk menilai secara objektif. (F. Fahlevi)
0 Komentar