Oleh : Osmond
Ketika kampanye, janji manis sering kali menjadi senjata utama untuk menarik simpati rakyat. Salah satu janji yang digaungkan oleh Walikota Padang, Fadly Amran, adalah BPJS kesehatan gratis untuk seluruh warga. Tapi kini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa janji tersebut tidak lebih dari ilusi yang menipu.
99,15% UHC: Prestasi atau Sekadar Angka Kosong?
Pemerintah Kota Padang dengan bangga mengumumkan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 99,15% per 1 Februari 2025. Sepintas, angka ini terlihat luar biasa seolah-olah hampir seluruh warga telah mendapat jaminan kesehatan. Tapi mari kita bongkar realitanya.
Dari jumlah itu, hanya 78,76% peserta yang aktif. Artinya, sekitar 200 ribu jiwa yang sudah terdaftar BPJS sebenarnya tidak bisa langsung mengakses layanan kesehatan karena statusnya tidak aktif. Jika janji kampanye benar-benar ditepati, seharusnya fokus utama adalah memastikan seluruh peserta tetap aktif, bukan sekadar menaikkan angka kepesertaan demi pencitraan.
Menipu dengan BPJS NCO: Solusi Palsu untuk Kesehatan Gratis
Alih-alih berupaya mengaktifkan peserta BPJS yang sudah ada, Pemko Padang justru mengambil langkah yang aneh: menambah kuota BPJS Non Cut Off (NCO) dari 5.203 jiwa menjadi 13.139 jiwa. BPJS NCO ini hanya berlaku bagi warga dalam kondisi gawat darurat, bukan untuk layanan kesehatan reguler.
Ini bukan solusi, melainkan tipu daya. Dengan strategi ini, Pemko seolah-olah peduli terhadap kesehatan warga, tetapi kenyataannya mereka hanya memberikan layanan yang terbatas pada keadaan darurat. Artinya, masyarakat tetap harus merogoh kocek sendiri jika ingin berobat secara normal.
Janji BPJS gratis "untuk seluruh warga" berubah menjadi BPJS gratis "hanya kalau sudah sekarat." Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sudah percaya dan memilih berdasarkan janji kampanye tersebut.
Politik Gimik dan Kebijakan Setengah Hati
Apa yang dilakukan Pemko Padang ini tidak lebih dari politik gimik—menampilkan angka-angka besar untuk dipamerkan dalam laporan, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan menambah kuota BPJS NCO, mereka hanya menambal kekurangan dengan solusi sementara, bukan mengatasi masalah sesungguhnya.
Jika benar-benar ingin mewujudkan BPJS gratis untuk semua, Pemko harus memastikan keaktifan BPJS masyarakat, bukan hanya menambah layanan darurat. Sebab kesehatan bukan hanya soal bertahan hidup dalam keadaan darurat, tapi juga soal akses rutin terhadap fasilitas medis untuk mencegah penyakit yang lebih serius.
Kesimpulan: Janji Kampanye yang Berubah Jadi Kebohongan
Fadly Amran dan Pemko Padang harus bertanggung jawab atas janji yang mereka buat. Masyarakat berhak mendapatkan BPJS gratis yang benar-benar bisa digunakan, bukan sekadar fasilitas yang hanya berlaku saat kritis.
Jika janji kampanye hanya dipenuhi dengan setengah hati, maka itu bukan lagi sekadar kegagalan, melainkan sebuah kebohongan politik yang terang-terangan. Warga Padang harus sadar bahwa mereka telah dikelabui—dan mereka berhak menuntut lebih dari sekadar angka statistik yang penuh manipulasi.
0 Komentar