BUKITTINGGI | Setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selesai, peran rekonsiliasi politik menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan antar masyarakat yang sebelumnya terjadi ketengan dan perpecehan karena adanya perbedaan pilihan.
Oleh karena itu, langkah untuk merajut kembali tali persaudaraan dan menjaga stabilitas sosial menjadi tugas penting bagi seluruh elemen masyarakat. Mengedepankan kesatuan di atas perbedaan politik akan membantu memperkuat demokrasi dan mempercepat kemajuan daerah.
Tokoh masyarakat Kota Bukittinggi *H.Trismon, S.H.* yang juga Wakil Ketua Koordinasi Tim Pemenangan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3 Erman Safar-Heldo Aura menyatakan siap untuk menciptakan rekonsiliasi politik pasca Pilkada Serentak 2024.
"Selesai sudah acara Pilkada, selesai dilantik kepala daerah. Seharusnya tidak ada lagi yang namanya tim sukses. Kita berharap semuanya bersatu kembali di bawah kepemimpinan kepala daerah yang terpilih," kata.
Dengan persatuan, ungkap dia, masyarakat bisa bersama-sama membangun Kota Bukittinggi. Diharapkan tidak ada lagi yang saling menyalahkan pihak sebelah. Sikap empati menjadi kunci. Pemimpin terpilih perlu menunjukkan empati terhadap semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tidak memilihnya.
"Bagaimana betul-betul kepala daerah yaitu Wali Kota Bukittinggi menyatukan kembali elemen-elemen yang waktu Pilkada terpecah. Diharapkan wali kota bisa menyatukan tanpa mengatakan ini orang setia, ini orang sebelah," ungkapnya.
Menurutnya, pemimpin yang mampu memahami perasaan dan kebutuhan berbagai kalangan akan menciptakan kebersamaan yang lebih kuat dan mempercepat proses pembangunan. Apalagi, Kota Bukittinggi daerahnya sangat kecil dengan luas wilayahnya cuma 25 Kilometer persegi dengan jumlah penduduknya cuma 127 ribu jiwa.
"Pilkada adalah ajang demokrasi yang tidak seharusnya menjadi alasan untuk perpecahan atau disintegrasi. Semua pihak diharapkan untuk mengutamakan kesatuan dan kerukunan, bukan mengedepankan perbedaan yang hanya akan merugikan bersama," kata dia.
Momentum rekonsiliasi pasca Pilkada Serentak 2024, menurutnya, sangat relevan dengan filosofi demokrasi Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kebersamaan ini bukan hanya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga memperlancar proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah.
"Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dengan optimal, tanpa harus dibebani isu polarisasi yang tajam. Kepala daerah yang terlpihi diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata," tutupnya. (*)
0 Komentar